Banyuwangi Bakal Punya Pelabuhan Kapal Pesiar

By SEMANGAT BANYUWANGI - Mei 30, 2015


Banyuwangi Bakal Punya Pelabuhan Kapal Pesiar












VIVA.co.id - Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, telah menyetujui pembangunan marina atau pelabuhan khusus kapal pesiar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Persetujuan itu disampaikan setelah ia melihat pemaparan teknis pembangunan yang disampaikan pemerintah kabupaten di ujung Jawa Timur itu. 

"Di antara Australia dan negara timur jauh (Tiongkok, Hong Kong, dan lainnya) harus ada marina," kata Djarwo di sela acara Wonderful Indonesia Fremantle-Bali Yacht Race and Rally, Jumat 29 Mei 2015.

Pelabuhan Benoa, Djarwo melanjutkan, adalah salah satu alternatif memenuhi kebutuhan wisata bahari di kawasan Bali. Namun, harus ada marina lainnya yang bisa menjadi pilihan lain bersandarnya kapal-kapal pesiar dari seluruh dunia. 

"Hanya saja Pelabuhan Benoa belum selesai izinnya," kata dia.

Pada saat sama, ia juga telah mendengar pemaparan bupati Banyuwangi mengenai kesiapan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan pembangunan marina tersebut.

"Kami sudah putuskan, sambil tunggu izin untuk Benoa, akan dimulai dulu di Kabupaten Banyuwangi. Kami sudah bicara dan Kementerian Pariwisata sudah setuju," ucapnya.

Untuk membangun marina di Banyuwangi, Pelindo III telah menyiapkan dana senilai Rp300 miliar, setara dengan investasi pengembangan Pelabuhan Teluk Benoa.

Namun, menurut dia, bupati Banyuwangi juga akan menyiapkan pendanaan tambahan guna membangun infrastruktur lainnya. "Jadi, yang kami butuhkan sekitar Rp200-250 miliar saja," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Djarwo segera mengunjungi Banyuwangi untuk membicarakan lebih detail tentang pembangunan marina tersebut. "Kami akan bicara detail, marina standar internasional seperti apa yang akan dibangun di Banyuwangi. Kami akan clear-kan technical-nya seperti apa," papar dia.

Djarwo akan tetap mengembangkan Pelabuhan Benoa. Hanya saja, hingga saat ini rencana induk pelabuhan untuk Benoa belum disetujui.

"Yang menyetujui menteri perhubungan, tapi perlu rekomendasi gubernur Bali dan wali kota Denpasar. Gubernur sudah beri rekomendasi, wali kota yang belum," katanya. (art)

  • Share:

You Might Also Like

0 komentar