Banyuwangi - Geliat ekonomi yang diinisiasi warga di tingkat desa terus bermunculan dalam bentuk pasar rakyat dan umkm. Seperti di awal tahun 2023, berdiri pasar Parkul (Parijatah kulon) yang diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Sugirah.

Para pengunjung pasar Parkul akan disuguhi kuliner khas, salah satunya kopi cemplung. Kopi gula aren yang dinikmati bersama singkong rebus dengan toping gula merah cair. 

Selain menjual kuliner olahan dan jajanan tradisonal, pasar rakyat ini juga ada lapak kerajinan dan batik yang dusediakan oleh warga, organisasi masyarakat, dan instansi pendidikan. 

Wabup Sugirah mengaku senang atas inisiatif warga dan kolaborasi berbagai pihak membuka pasar Parkul. Pasar yang buka setiap akhir pekan ini, menurutnya akan membantu mendongkrak aktivitas ekonomi lokal.

"Ini tepat sekali sejalan dengan pemulihan ekonomi program banyuwangi rebound. Dengan pasar rakyat aneka kuliner dan umkm ini, kami harap bisa menggerakkan ekonomi warga," kata Sugirah, saat meresmikan Pasar Parkul, Sabtu (2/4/2023).

Inovasi pasar rakyat tersebut, lanjut Sugirah, selaras dengan konsep Banyuwangi Rebound yang digalakkan Pemkab Banyuwangi. Salah satu pilar Banyuwangi Rebound tersebut adalah memulihkan ekonomi di masa pandemi ini.

"Esensi Banyuwangi Rebound ini adalah gerak bersama. Termasuk dalam memulihkan ekonomi. Tidak cukup hanya pemerintah, tapi harus ada keterlibatan warga, seperti menumbuhkan pasar rakyat ini," ungkap Sugirah.

Oleh karena, lanjut dia, semua pihak harus saling kolaborasi. "Kita harus menjaga harmoni antar warga dan pemerintah, desa, camat, dan pemerintah daerah, supaya kegiatan yang positif ini terus terlaksana," harapannya.

Pada pembukaan pasar Parkul, juga dilakukan pelayanan administrasi kependudukan menggunakan mobil adminduk Disdukcapil Banyuwangi.

Pengelola pasar Parkul, Sigit Wahyono mengharapkan pasar ini bisa menjadi sarana aktivitas perekonomian warga desa. 

"Awalnya hanya pasar dadakan biasa yang sempat hilang saat pandemi, namun berkat dukungan pihak desa, kecamatan dan pemkab akhirnya kami terpavu lagi membuka pasar ini dan kami poles lebih menarik," ujar Sigit. (*)

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi memaksimalkan edukasi dan konseling terhadap pasangan pranikah sebagai upaya mencegah stunting. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan stunting saat ini menjadi salah satu prioritas penanganan pemkab Banyuwangi mengingat dampaknya terkait masa depan generasi bangsa. Berbagai program digeber pemkab untuk menangani masalah ini. 

Salah satunya adalah upaya pencegahan dengan mengoptimalkan Program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra Nikah, kepada calon pengantin dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Konseling ini membekali para calon pengantin tentang berbagai informasi persiapan kehamilan. Bagaimana menjaga kesehatan diri dan pasangan agar saat hamil dalam keadaan sehat, sehingga melahirkan anak-anak yang sehat terhindar dari stunting.

"Ini adalah upaya pencegahan stunting dari hulu. Agar bayi-bayi yang dilahirkan tidak berpotensi stunting. Kita cegah faktor resikonya, deteksi sejak dini dan diintervensi," kata Ipuk.

Konseling dan screening kesehatan catin dilakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK) terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan di tiap-tiap desa, melalui aplikasi elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil).

"TPK memastikan setiap keluarga yang teridentifikasi berisiko stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah. Ibu hamil dengan resiko tinggi, kita monitor dan intervensi nutrisinya mencegah bayi lahir stunting," ujar Ipuk. 

Untuk penanganan stunting, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp. 7 miliar, untuk intervensi nutrisi ibu hamil berisiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun (baduta) yang stunting dari keluarga tidak mampu pada 2023. Intervensi ini dilakukan berdasarkan pada data keluarga terindentifikasi stunting yang lengkap by name, by address, berikut determinan penyebab, hingga jenis intervensi yang bisa dilakukan. 

Intervensi maupun monitoring yang dilakukan pemkab di-update secara real time melalui aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting oleh kader dasawisma dan posyandu yang tergabung dalam TPK.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menambahkan setiap catin yang mengurus administrasi pernikahan di kantor desa wajib mendownload dan mengisi aplikasi elsimil dengan pendampingan dari TPK. 

Pengisian aplikasi dilakukan berdasarkan hasil  tes kesehatan dari puskesmas. Meliputi, berat badan, lingkar lengan catin perempuan, usia, kadar Hb, dan sebagainya. "Misalnya ditemukan catin kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga catin tersebut pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil," urai Henik. 

Program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra Nikah kepada calon pengantin ini terus disosialisasikan kepada warga, khususnya kepada kelompok perempuan. 

Seperti di sela-sela program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), di Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, pada Selasa pekan lalu, (24/1/2023), Ipuk memaparkan program ini kepada kelompok pengajian perempuan, dan juga kepada kelompok tani perempuan. (*)

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan integrasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan program Smart Kampung yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepamahaman antara BPS dengan Pemkab Banyuwangi dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Senin (30/1/2023). Banyuwangi terpilih sebagai pilot project program integrasi data tersebut.

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, Banyuwangi dengan platform Smart Kampung telah lebih dahulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa. Hal ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada 2022.

“Seingat saya kemiskinan Banyuwangi itu sempat 2 digit, sekarang 7 atau 8 persen, ini hal baik. Bagaimana program kemiskinan di Banyuwangi yang nanti juga bisa dijadikan pemikiran dari future platform yang akan dibangun BPS,” ungkap Margo.

Angka kemiskinan di Banyuwangi memang terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu di atas dua digit. Per 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen, level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka.

Dari praktik smart kampung yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek. Desa-desa di Banyuwangi nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). 

“Sehingga data akan terus termutakhirkan dan bisa menjadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah,” imbuh Margo.

Selain pembinaan desa, pengembangan nota kesepemahaman tersebut juga akan meliputi pengintegrasian data regsosek dengan Banyuwangi Satu Data. Dari data tersebut, nantinya bisa memberikan potret keadaan warga secara 360 derajat. Baik secara individual dan keluarga, ketersediaan infrastruktur dan penyangga kehidupan masyarakat serta kondisi geografis dan akses kewilayahannya.

“Hal ini sesuai dengan arahan presiden, bagaimana data ini bisa rujukan dalam mewujudkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan diketahui lebih detail lagi kondisi masyarakat dan dimana kantong-kantong kemiskinan itu ada,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyambut baik atas penunjukan BPS tersebut. Dikatakan dia, Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah. “Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan,” tegasnya.

Pendampingan dari BPS, harap Ipuk, akan semakin meningkatkan upaya Banyuwangi dalam mempersiapkan data yang terintegrasi. “Kami sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir,” imbuhnya.

Lebih jauh, Ipuk menambahkan, smart kampung yang selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa, terus dikembangkan dalam berbagai program. “Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka. Tapi, juga kita kembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya. Yang terbaru, program Banyuwangi Tanggap Stunting segera kami integrasikan ke Smart Kampung, di mana semua penanganan stunting terekam,” bebernya.

“Apabila para tenaga di tingkat desa ini memiliki ketrampilan statistik yang baik, tentu saja akan semakin mempermudah penanganan tersebut,” pungkasnya. (*)