Banyuwangi – Sebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis, yang dipusatkan di Pendopo Sabha Swagata, Sabtu (19/8/2023). Program ini hasil kolaborasi Pemkab Banyuwangi, Kementrian Agama RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (UMKM).

Program pengurusan sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman kategori self declare merupakan program sertififikasi halal bagi makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur daging atau hewan sembelihan. Seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Abdus Syakur menyampaikan apresiasinya pada Pemkab Banyuwangi yang mendukung kesuksesan program pemerintah ini. Menurutnya, sertifikasi halal memberi jaminan legalitas yang penting bagi para pelaku usaha makanan dan minuman daerah.

“Kami sangat berterimakasih atas dukungan Ibu Bupati beserta jajaran. Banyuwangi sendiri termasuk lima besar daerah yang banyak pendaftarnya di Jawa Timur. Ini manandakan perekonomian daerah yang terus bergeliat,” ujar Syakur.

Syakur melanjutkan, program sertifikasi halal self declare di Banyuwangi ini merupakan bagian dari pemenuhan target 10 juta produk UMKM bersertifikat halal pada 2024 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk tahun 2023, sendiri target yang harus dipenuhi sebanyak satu juta UMKM. 

“Karena itulah kami melakukan akselerasi percepatan dengan menggandeng Kemenkop dan pemerintah daerah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pada Oktober tahun 2024 mendatang makanan minuman yang diperdagangkan di seluruh Indonesia sudah wajib memiliki sertifikat halal. UMKM Banyuwangi yang ikut program ini berarti sudah memenuhi kewajiban,” terang Syakur.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Abdus Syakur berkesempatan meninjau langsung proses pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di pelataran Pendopo. Turut membersamai Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kemenkop UKM Mohammad Firdaus.

Proses pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut didampingi langsung oleh puluhan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bertugas.

“Kami berterima kasih atas sinergi yang baik ini sehingga masyarakat bisa terfasilitasi untuk upscalling usaha mereka. Tidak hanya NIB (nomor induk berusaha) dan nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tanggah)-nya saja yang memang bisa diurus di daerah, tapi sekarang halalnya juga. Ini semakin menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dijual UMKM daerah pada konsumen,” kata Ipuk di sela meninjau pendaftar sertifikasi halal.

Ipuk melanjutkan, ke depannya seiring penerbitan sertifkat halal tersebut, Pemkab akan memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait konsekuensi atas legalitas halal yang telah dimiliki pelaku UKM. Pasalnya jaminan kehalalan produk makanan dan minuman harus terus dijaga secara berkelanjutan oleh produsen.

“Setelah dikeluarkannya sertifikat halal bukan berarti sudah cukup, tapi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Produsen harus memastikan keberlanjutan kualitas kehalalan produknya. Karena apabila hal tersebut tidak dipatuhi ada kosekuensinya secara hukum. Kita akan maksimalkan peran teman usaha rakyat (TUR) untuk mendampingi agar pelaku usaha bisa teredukasi,” ” imbuh Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi Nanin Oktaviani, sejak awal tahun 2023, telah terdaftar 9000 an UMKM yang mengajukan sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut yang telah berhasil terbit sebanyak 5000 sertifikat halal.

“Sedangkan sebanyak seribu pendaftar yang terinput pada hari ini merupakan pendaftar baru yang belum termasuk pendaftar sejak awal tahun tersebut. Berati kalau ditotal pendaftar sertifikasi halal di Banyuwangi lebih dari 10 ribu UMKM. Bagi yang belum sempat mendaftar hari ini masih bisa mendaftar secara online di bit.ly/halalbwi. Kuota untuk Banyuwangi masih terbuka karena saat ini belum dibatasi,” terang Nanin.

Terkait sertifikasi halal untuk program yang tidak termasuk kategori self declare, menurut Nanin sementara ini belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan karena rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang ada di Banyuwangi masih dalam proses sertifikasi halal.

 “Saat ini kami sedang koordinasi dengan Dinas Pertanian yang mengurusi peternakan agar bisa memfasilitasi rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Kalau hulunya sudah halal baru nanti hilirnya bisa disertifikasi halal,” pungkas Nanin. (*)

BANYUWANGI – Rangkaian pagelaran musik Jazz Gunung Ijen 2023, yang digelar di Amfiteater Taman Terakota Gandrung, Banyuwangi,  19-20 Agustus 2023, juga menggelar Pasar Batik.

Pasar Batik ini dibuka oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, didampingi pemilik Jiwa Jawa Resor, Sigit Purnomo, Sabtu (19/8/2023).

Pasar Batik menawarkan berbagai produk batik khas Banyuwangi hingga nusantara, baik dalam bentuk kain, pakaian, aksesoris, maupun kerajinan.

Ipuk mengucapkan terima kasih kepada Sigit Purnomo atas kontribusinya dalam mengembangkan pariwisata dan seni budaya di Banyuwangi.

“Saya berharap acara ini menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk turut mempertahankan kekayaan warisan budaya nusantara, termasuk batik. Batik adalah warisan leluhur yang harus kita banggakan dan lestarikan," kata Ipuk.

Banyuwangi sendiri rutin menggelar event Banyuwangi Batik Festival, yang salah satu tujunnya untuk melestarikan dan mempromosikan batik khas Banyuwangi, serta mencetak para desainer muda batik.

Sigit Purnomo menjelaskan, tahun ini Jazz Gunung Ijen digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terdapat beberapa rangkaian Jazz Gunung Ijen yang digelar selama dua hari.

Hari pertama, Sabtu (19/8/2023), selain Pasar Batik, juga digelar seminar dan workshop membatik oleh kurator seni pasca sarjana ISI Yogyakarta,  Dr. Suwatno. Pada malam harinya digelar Jam Session & Dinner: Road to Jazz Gunung Ijen 2023.

 

Selanjutnya di hari kedua, Minggu (20/8/2023), digelar sunday brunch dan Batik Fashion Show yang menampilkan koleksi batik para desainer ternama, yang ditutup konser Jazz Gunung Ijen pada malam harinya.

Selain membuka Pasar Batik, Ipuk juga meresmikan Rumah Batik Godin, museum batik yang didirikan oleh Sigit Purnomo.

Rumah Batik Godin menyimpan puluhan dokumentasi fisik dan digital batik Banyuwangi hingga Nusantara. Rumah Batik Godin ini dibuat untuk mengenang mendiang istri Sigit Purnomo, Godin Sigit Purnomo, yang sangat mencintai batik dan seni.

"Rumah Batik Godin ini wujud penghargaan saya kepada istri saya yang telah tiada. Saya berharap dengan adanya Rumah Batik Godin, batik dapat lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas," ujar Sigit Purnomo.

Sigit menambahkan, Pasar Batik nantinya juga akan digelar tiap pagelaran Sendra Tari Meras Gandrung, yang masuk dalam kalender Banyuwangi Festival. (*)

BANYUWANGI – Banyuwangi terus berupaya memperkuat ekonomi arus bawah dengan berbagai program stimulus. Kali ini Pemkab memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi 1000 pelaku UMKM kuliner di Banyuwangi. 

Pendaftaran peserta sertifikasi halal akan dipusatkan di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Sabtu (19/8/2023). Selain itu pelaku UMKM yabg ibgin mendaftarkan juga bisa mengakses tautan online pada bit.ly/halalbwi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan dengan sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai jual pelaku usaha. "Dengan memiliki sertifikasi halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar, dan daya saing bisnis," kata Ipuk, Rabu (16/8/2023).

Ipuk menambahkan kepemilikan sertifikat halal terhadap produk dapat menjadi penjamin bahwa produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas. Selain itu dengan sertifikasi halal produk kuliner juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan global, karena lebih mudah diterima.

“Kami harap para pelaku usaha kuliner bisa memanfaatkan kesempatan ini. Semua prosesnya gratis, tidak dipungut biaya. Nanti juga ada pendampingan dari petugas selama prosesnya,” tambah Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Nanin Oktaviantie, kegiatan ini merupakan kerjasama Pemkab Banyuwangi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementrian Agama RI, melalui program SEHATI (sertifikasi halal gratis). Sebelumnya melalui kerjasama ini sudah ada 2500 sertifikat halal yang diterbitkan bagi UMKM Banyuwangi.

“Kerjasama ini sangat berarti untuk kemajuan UMKM daerah. Karena itu peluang ini kami maksimalkan dengan berupaya agar banyak UMKM yang bisa mendaftar,”ujar Nanin.  

Layanan pemberian sertifikasi halal gratis ini akan dilakukan melalui mekanisme self declare. Yakni mekanisme di mana pernyataan halal produk dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. 

“Tentu ada ikrar atau akad halal dan akan dilakukan verifikasi oleh pendamping-pendamping yang telah terlatih. Pelaku UMKM tidak perlu khawatir nanti ketika mendaftar akan dipandu oleh para pendamping tersebut,” terang Nanin.

Karena menggunakan Self Declare, imbuh Nanin, maka sertifikasi halal ini tidak bisa diikuti oleh produk makanan dan minuman yang mengandung hewan sembelihan. “Karena proses dan persyaratannya yang berbeda dan lebih lebih kompleks,” imbuhnya. 

Bagi pendaftar yang datang ke Pendopo, bisa membawa sejumlah persyaratan yang diperlukan. Yakni produk makanan dan minuman, foto KTP pelaku usaha dan penyelia (orang yang mengetahui proses produksi dari awal sampai akhir), foto produk dan nomor induk berusaha (NIB).

“Khusus untuk NIB, bagi pelaku UMKM yang belum punya, nanti akan dibuatkan oleh petugas,” ujar Nanin.

Selama ini, selain sertifikasi halal gratis, Pemkab Banyuwangi juga memberikan fasilitas legalitas usaha lainnya seperti pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT), pelatihan penyuluhan ketahanan pangan, dan lainnya. (*)