Banyuwangi – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Pemerintah Norwegia untuk mengatasi sampah plastik terus ditingkatkan. Hal ini terungkap dalam seminar Road to a Global Plastic Treaty: Turning The Tide on Marine Plastic Pollution yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan serta UNDP (Badan Pembangunan PBB), di Jakarta (8/11/2023). 

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger Giverin, menjelaskan seminar ini digelar untuk mempertemukan para pemangku kepentingan internasional (sektor swasta, organisasi internasional, dan pemerintah) untuk mendapatkan solusi inovatif mengurangi polusi plastik laut. Juga untuk membangun momentum menuju kesepakatan global tentang polusi plastik (global plastic treaty).

“Kita semua sudah sepakat bahwa masalah pencemaran plastik di laut adalah isu yang serius, tapi saya yakin kita semua optimis bahwa kita memiliki solusi untuk mengatasinya,” kata Ruth. 

Seminar tersebut juga diikuti oleh Perwakilan Tetap UNDP Indonesia Norimasa Shimomura, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marvest, Dr. Nani Hendiarti, perwakilan Danone Indonesia serta perwakilan dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia. 

Forum ini, lanjut Ruth, juga membahas bagaimana inisiatif baru dijalankan oleh para aktor nasional, subnasional dan lokal dalam mengurangi sampah laut dan polusi plastik di Indonesia.  

“Dan saya sangat senang Ibu Bupati Banyuwangi hadir di sini. Apa yang dipaparkan kepada kami tentang kolaborasi pemkab bersama stake holder, swasta, organisasi, komunitas merupakan salah satu gambaran dari solusi masalah pencemaran sampah plastik di laut. Ini membangun optimisme untuk kita semua yang hadir dalam upaya mengurangi pencemaran plastik di laut,” kata Ruth. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan bagaimana Banyuwangi bermitra dengan banyak pihak dalam penanganan dan pengelolaan sampah di daerahnya. Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 TPS3R di Banyuwangi. Tiga di antaranya, yaitu TPS3R Sumberberas, Tembokrejo, dan Balak, dibangun melalui skema Public- Private Partnership (PPP). 

Misalnya Project STOP di Kecamatan Muncar (kerjasama dengan PT. Systemiq Lestari Indonesia). Sejak dilaksanakan 2018, program ini telah membawa banyak perbaikan terhadap pengelolaan persampahan di Muncar. 

“Lebih dari 90.000 warga desa setempat ikut layanan pengangkutan sampah, lebih dari 14.000 ton sampah berhasil terkumpul dan selanjutnya diolah, juga terjadi perubahan perilaku warga untuk mulai memilah sampah. Banjir di sana juga berkurang, karena sungai bebas dari sampah,” beber Ipuk. 

Banyuwangi juga ada program CLOCC (Clean Ocean through Clean Communities) yang juga didukung pemerintah Norwegia untuk penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, serta pendampingan desa untuk aktivitas TPS3R. Selain juga telah dibangun TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon yang memiliki kapasitas pengelolaan sampah 84 ton sampah per hari. 

“Kita juga bersama NGO Sungai Watch, ada program bersih-bersih sungai untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut,” kata Ipuk.

Ipuk melanjutkan, kerjasama program dan kegiatan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak positif bagi Banyuwangi. Capaian pengurangan sampah mengalami kenaikan dari 37.500 ton/tahun di 2022 menjadi 41.200 ton/tahun di 2023. 

“Capaian penanganan sampah juga meningkat, dari 49.000  ton/tahun di tahun 2022 menjadi  51.300 ton/tahun di 2023,” pungkasnya. (*)

Banyuwangi – Memperingati Hari Wayang Nasional yang jatuh setiap 7 November, Banyuwangi Festival menggelar Festival Wayang Kulit 2023. Selama 3 hari (6 – 8 November), setiap malam ditampilkan pertunjukan wayang yang digelar di Lapangan RTH Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. 

Pertunjukan tersebut menampilkan parade 3 dalang asal Banyuwangi. Mereka memainkan tokoh-tokoh wayang kulit dengan gaya dan karakter yang berbeda-beda. 

“Festival ini salah satu yang mendapat animo tinggi dari warga Banyuwangi, khususnya warga di Banyuwangi Selatan yang biasanya kita kenal dengan daerah Mataraman. Wayang menjadi atraksi yang ditunggu warga,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menyaksikan festival wayang di RTH Karetan, Purwoharjo, Selasa Malam (7/11/2023).

 

“Ini juga menjadi bentuk apresiasi dan pelestarian wayang kulit sebagai warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO sejak 2 November lalu. Wayang itu salah satu identitas budaya Indonesia yang harus terus kita hidupkan dan uri-uri,” imbuhnya. 

Menurut Ipuk, wayang kulit adalah bagian dari tradisi positif yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Wayang kulit menjadi sarana menyampaikan pesan moral positif. 

“Wayang kulit itu sendiri sangat lengkap dan luas. Wayang kulit sarat kreativitas, ada seni rupa, ada seni peran dalam teaternya, ada seni suara, juga ada seni musik. Festival Wayang Kulit akan terus lanjutkan dan kita dukung pengembangannya," kata Bupati Ipuk. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, MY Bramuda, mengatakan kegiatan Festival Wayang Kulit ini berlangsung selama tiga hari tiga malam, sejak Senin, 6 November hingga Rabu, 8 November 2023.

Festival Wayang Kulit 2023 ini menghadirkan lakon Ampak-Ampak Manahilan yang dimainkan oleh Dalang trio, yaitu Ki Sanggit Abhillawa, Ki Galih Kidung Wibowo, dan Ki Edo Sabdo Carito. 

“Lakon ini mengisahkan penyesalan raksasa yang melakukan peperangan balas dendam di hutan Manahilan. Meski mengerahkan segala kekuatan, namun sang raksasa tetap kalah dengan kesatria kebenaran. Lakon ini dipilih sebagai bentuk refleksi diri dan introspeksi bagi masyarakat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan,” papar Bramuda.

Festival Wayang Kulit 2023 ini mendapat antusiasme yang luar biasa dari warga. Ribuan orang menghadiri pertunjukan wayang tersebut. "Warga Banyuwangi selatan memang banyak dihuni warga suku Jawa, untuk itu kami menggelar wayang di wilayah ini. Banyak peminatnya," ujarnya. (*)

Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali mendapat Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) senilai Rp. 9,15 Miliar dari Kementerian Keuangan RI. Ini merupakan kali kedua Banyuwangi mendapatkan insentif tersebut lantaran dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya.

Sebelumnya, Banyuwangi telah menerima insentif yang sama pada tahun anggaran 2023 periode pertama senilai Rp. 12,29 Miliar. Pada periode ketiga ini, Banyuwangi kembali dinyatakan masuk dalam daftar 34 daerah (3 provinsi, 6 kota, 25 kabupaten) yang memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi sehingga berhak menerima DIFK senilai Rp. 9,15 Miliar.

Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (6/11/2023). Turut mendampingi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Alhamdulillah, pemerintah pusat kembali mengapresiasi kinerja Banyuwangi di sektor pengendalian inflasi. Ini adalah kedua kalinya Banyuwangi mendapatkan DIFK dari Kementerian Keuangan. Tentu, insentif ini semakin memicu semangat kami untuk terus bergotong royong meningkatkan kinerja, utamanya dalam menekan laju inflasi di Banyuwangi,” ujar Ipuk. 

Diketahui, pemerintah pusat tahun ini memberikan reward dana insentif fiskal kinerja sebesar Rp 1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode. Insentif tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

“Tadi disebutkan tidak ada daerah yang menerima insentif ini sebanyak tiga kali. Kita patut bersyukur bisa mendapatkan dua kali,” kata Ipuk.

Ipuk menjelaskan, DIFK tahun berjalan ini diberikan berdasarkan kinerja empat indikator.  Yakni dimensi upaya pemerintah, dimensi tingkat kepatuhan pelaporan, peringkat inflasi, dan realisasi penandaan inflasi. Untuk pemberian pada periode ketiga, imbuh Ipuk, perhitungannya berdasarkan data kinerja pengendalian inflasi pada bulan Juli-September 2023.

“Sesuai arahan pusat, DIFK ini akan dipergunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi warga. Seperti program-program pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, upaya penurunan stunting, peningkatan investasi, hingga penurunan kemiskinan,” jelas Ipuk. 

Ditambahkan Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, beberapa kegiatan yang dibiayai dari DIFK periode pertama senilai Rp. 12,29 miliar. Di antaranya, untuk pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan, khususnya bagi perempuan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

“Keterampilan ini agar para istri nelayan bisa memiliki sumber pendapatan lainnya. Saat ikan melimpah, mereka bisa mengolahnya menjadi berbagai makanan olahan yang bisa dibekukan,” kata Mujiono.

Pemkab juga terus membantu memperluas pasar pelaku usaha. Salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Pelaku usaha dilatih sehinnga mampu menciptakan produk-produk unggul sesuai standar ekspor.

“Termasuk juga pembiayaan program-program penurunan stunting pun. Seperti pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil berisiko tinggi. Juga untuk program Rantang Kasih, pemberianan makanan jadi setiap hari bagi lansia sebatangkara,” pungkasnya. (*)