Sejak diluncurkan pada 2021 hingga 2025, program ini sudah menyasar sekitar 1.559 warung rakyat. Bantuan diberikan kepada pelaku usaha kecil agar usahanya bisa berkembang.

Di tahun 2026, Bupati Ipuk kembali menyalurkan bantuan tersebut salah satunya kepada Saimah (57), warga Dusun Alasmalang, Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Senin (23/2/2026).

Saimah sudah sekitar dua tahun berjualan makanan ringan rumahan. Ia memproduksi berbagai camilan seperti marning jagung, keripik pisang, kacang pletek, hingga ladrang.

Bupati Ipuk mengatakan program ini dibuat agar usaha kecil bisa naik kelas dan lebih kuat. Menurut Ipuk, banyak warung rakyat yang sebenarnya punya potensi berkembang. Seperti usaha Saimah.

"Makanya kita dorong melalui program Wenak. Mudah-mudahan dengan bantuan alat usaha ini, usahanya semakin lancar dan bisa semakin berkembang," kata Ipuk.

Setiap penerima juga mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp1 juta. Dana itu bisa dipakai meng-upgrade peralatan, menambah stok dagangan, atau memperbaiki usaha yang sudah berjalan. Selain bantuan modal, penerima juga difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Program WeNak memang ditujukan bagi usaha mikro yang berasal dari keluarga kurang mampu. Data penerima diusulkan oleh desa atau kelurahan, lalu diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan," sambung Ipuk.

Saimah mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Ia berharap usahanya bisa semakin lancar dan membantu perekonomian keluarga.

"Alhamdulillah. Kebetulan ada perlatan memasak saya yang mulai rusak. Dengan bantuan ini, saya tidak perlu membeli lagi peralatan yang rusak," kata Saimah.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Oktaviantie, penerima bantuan program Wenak merupakan orang-orang yang berbeda tiap tahunnya.

"Program Wenak ini juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ada sejumlah perusahaan yang menyalurkan CSR-nya untuk Wenak," kata Nanin. 

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan program “Lapor Camat”, sebuah kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui telepon maupun WhatsApp. Masyarakat bisa langsung mengadukan masalahnya, khususnya terkait pelayanan publik, langsung ke Camat. 

Kawasan ini mencakup 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan termasuk Desa Temurejo, Bangsring, Wongsorejo, Kalipuro, hingga Pesanggaran. Dengan penyerahan SK ini memberi kepastian hukum atas penguasaan lahan hutan serta mendorong kemandirian ekonomi warga.

"Alhamdulilah, terima kasih kepada pemerintah pusat, Terima kasih Bapak Menteri, atas dukungannya kepada masyarakat Banyuwangi. Dengan SK ini memberikan kepastian hukum atas lahan yang masyarakat tempati dan kerjakan," kata Ipuk. 

"Saya berpesan kepada masyarakat, setelah menerima SK ini, agar benar-benar memahami dan memanfaatkan peluang ini dengan serius. Pemerintah telah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan," tambah Ipuk. 

Seluas 160,735 ha hutan produksi tetap yang dilepaskan dalam program tersebut mencakup wilayah 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan di Banyuwangi. Rinciannya, 116,7 ha untuk pemukiman, 5,87 ha untuk fasilitas umum, 22,33 ha untuk fasilitas sosial, serta 15,85 untuk fasilitas Puslatpurmar.

Selain SK TORA, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi untuk dua kelompok masyarakat. Masing-masing yakni KTH Kemuning Asri Desa Gombesari, Kecamatan Kalipuro dan Kelompok Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo.

Raja Juli mengatakan SK HKm Transformasi ini mengubah status warga dari mitra Perum Perhutani menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial mandiri.

"Bulan Juli lalu saya sudah ke sini (Bayuwangi). Hari ini saya kembali untuk menuntaskan janji saya kepada masyarakat Desa Temurejo yang belum menerika SK Tora dan SK HKm," kata Raja Juli.

"Kementerian Kehutanan terus mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial. Kami ingin memastikan hutan tetap terjaga, sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya semakin kuat secara ekonomi,” kata Raja Juli.

Ia mengatakan, penyerahan SK ini merupakan bagian dari penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPTPKH) yang telah melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut dimulai dari terbitnya SK Biru tahun 2023, SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tahun 2025, dan dituntaskan dengan SK tahun 2026.

Ia menyebut, penyerahan SK TORA merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan secara turun-temurun.

"Dengan kepastian hukum ini, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," tutur Raja Juli. 

Salah satu penerima SK TORA, Sunoko, mengaku sangat bahagia. Dokumen tersebut telah lama dinantikan keluarganya sejak masa kakek buyut hingga generasi sekarang.

"Saya ini sudah generasi ketiga. Sejak zaman mbah buyut sampai kami sekarang, surat ini yang selalu diharapkan. Terima kasih Pak Menteri," ujarnya.

Sebagai ungkapan rasa syukur, ribuan warga Desa Temurejo menggelar kenduri dengan hidangan ingkung, lalu berbuka puasa bersama Menteri Kehutanan, Bupati, dan jajaran Kementerian Kehutanan.