#BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi terus melakukan perbaikan jalan demi kenyamanan pengendara. Melalui Satgas Jalan Berlubang, petugas menyasar jalur di sejumlah wilayah di Banyuwangi.

Sejumlah ruas jalan disisir oleh Satgas Jalan Berlubang. Di wilayah perkotaan di antaranya di Jalan Kepiting, Kolonel Sugiono, MT Haryono, Imam Bonjol, Kartini, Sayuwiwit, D.I Panjaitan, dan MH Thamrin.

Satgas jalan berlubang di Banyuwangi terbagi dalam 4 UPTD. Yakni UPTD Banyuwangi. rogojampi, Genteng, dan Bangorejo. Mereka hari ini Kamis (5/2/2026) mulai bergerak melakukan perbaikan jalan. 

Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Budi Santoso mengatakan, perbaikan jalan, khususnya yang berlubang, telah mulai dilakukan di sejumlah wilayah Banyuwangi.

"Perbaikan jalan terus kita lakukan. Hari ini saja hampir 150 titik jalan yang kita lakukan perbaikan. Targetnya, di Lebaran nanti perbaikan jalan-jalan utama baik di kota maupun di desa selesai," kata Budi saat meninjau proses perbaikan jalan berlubang di Jalan Kepiting, Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, perbaikan diprioritaskan pada jalan-jalan protokol dan ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi. Metode perbaikan dilakukan dengan penambalan menggunakan hotmix.

Menurutnya, salah satu faktor pemicu jalan berlubang yakni curah hujan yang tinggi, kemudian menimbulkan genangan air sehingga mengikis sedimen aspal jalan.

Meski begitu pihaknya mengambil langkah solutif untuk mengatasi jalan berlubang di Banyuwangi dengan program penambalan jalan yang terus menerus digencarkan.

"Tim bakal standby, secara bertahap ketika ada laporan jalan berlubang langsung kita gerak untuk dilakukan perbaikan dan penambalan," kata Budi.

Budi menargetkan, seluruh jalan berlubang bisa dijangkau. Sehingga faktor kecelakaan akibat jalan berlubang bisa ditekan sekecil mungkin.

"Karena perbaikan ini upaya kami memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Khususnya para pengguna jalan yang melintas," tutur dia. 

#BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendorong para pengusaha wanita untuk melakukan hilirisasi potensi lokal daerah. Hal itu disampaikan Ipuk saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Banyuwangi periode 2026–2031 di Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Sebagai Pembina IWAPI, Bupati Ipuk mengajak pengusaha perempuan mengambil peran dalam menyukseskan agenda nasional, khususnya kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden sedang konsen dengan hilirisasi. Ini harus disambut baik oleh pengusaha IWAPI dengan ikut berperan aktif," ujar Ipuk.

Ipuk menyebut, Banyuwangi memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan, pengusaha yang memiliki lahan kopi tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk turunan, membuka kafe, dan menyerap tenaga kerja lokal.

"Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Usaha harus memberi nilai tambah dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar," tegasnya.

Ipuk menyebut IWAPI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan sebuah usaha itu, kata Ipuk, bukan hanya keuntungan, tetapi sejauh mana usaha tersebut memberi dampak, terutama bagi karyawan dan masyarakat kecil.

"Kalau usaha itu berdampak pada karyawannya, maka derajat hidup mereka ikut terangkat," tambah Ipuk.

Lebih lanjut, Ipuk mendorong IWAPI Banyuwangi tidak hanya mengembangkan potensi usaha, tetapi juga menjadi wadah penguatan perempuan di Banyuwangi.

"Perempuan harus mendukung perempuan, dan perempuan harus membantu perempuan. Itu konsep IWAPI yang harus terus dijaga," pintanya.

Sementara Ketua DPC IWAPI Banyuwangi 2026 - 2031, Hj. Erna Sukris Diani menyampaikan, IWAPI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberdayakan dan menjadikan pelaku UMKM perempuan lebih naik kelas.

"Kami akan merangkul dan memberdayakan pengusaha perempuan Banyuwangi melalui wirausaha dan pelatihan agar derajat ekonominya meningkat," kata Erna yang akrab disapa Nina ini.

Kegiatan pengukuhan tersebut juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pameran produk UMKM Banyuwangi, serta partisipasi dari sejumlah pihak perbankan.

Pengukuhan pengurus IWAPI juga dihadiri Wakil Ketua Umum I DPD IWAPI Jawa  Timur, Reny Widya Lestari.

Bupati Ipuk Fiestiandani didapuk untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

 Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota, ia mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Proses pendataan tersebut, membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Mereka terdiri dari ASN, Staf Desa/ Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.

Hadir sejumlah kepala daerah dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan.